SMA PUTRAHARAPAN BEKASI

SMA PUTRA HARAPAN
Sekapur Sirih
Bismillahirrahmanirrahim,

Yayasan Al-Fitroh beralamat di Jalan Gurame Raya No. 1 Perumnas I Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi No. Telp ( 021 ) 8868815.

Lembaga ini Adalah merupakan Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan dan Kesehatan. Yayasan ini berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan Visi misi Kota Bekasi yaitu Sehat, Cerdas dan beriman untuk menunjang tujuan Pendidikan Nasional

Untuk mewujudkan hal tersebut maka didirikanlah sekolah SMP Islam pada tahun 1985. Sekola ini mampu menyerap dan mendidik anak diusianya. Pada 26 Januari tahun 2006 mendapatkan Akreditasi dan berstatus DIAKUI sehingga berhak menyelanggarakan ujian sendiri.

Pada Tahun 1991 Yayasan Mendirikan SMA yang merupakan wadah untuk melenjutkan tamatan SMP. Dan sudah terakreditasi dan melksanakan ujian sendiri.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, sekolah ini mengkolaborasi antara IMTAQ dan IPTEK melalui pembinaan keagamaan termasuk kewajiban sholat Dzuhur berjamaah setiap hari serta ditambah dengan beberapa pelajaran agama seperti Bahasa Arab, Bahasa inggris, Al-qur’an, Al-hadits dan tidak ketinggalan juga Perakitan Komputer.

Besar harapan kami atas dukungan dan peran serta masyarakan untuk mendaftarkan putra putrinya ke Yayasan Al-Fitroh, Insya Allah dengan kerjasama yang baik diantara Masyarakat dan Yayasan kita bakan berhasil mendidik putra-putri sesuai harapan. Amin.

Tentang Kami
PENDIRI YAYASAN AL-FITROH

Pendiri : H. dr. W. Chambali,Sp.M

Ketua Yayasan : Drs. Arief Qudsy Lagonah

Sekretaris : Yusuf Sofie, SH.

Bendahara : Emilda Khuriama Devy

Seksi Pendidikan : Drs. Setia Nugraha

KEPALA SMP : Acep, S.Pdi

KEPALA SMA : W A S ‘ U N, S.Pd

TENAGA PENGAJAR

Mr. Trey, Guru Bahasa Inggris dari USA
Konsultan dan Tenaga Pengajar yang ada di SMP maupun SMA direkrut dari tamatan S1 pendidikan yang secara professional akan mendidik para peserta didik.

Tenaga pendidik ini sudah berpengalaman mengajar di sekolah negeri dan Swasta.

DAFTAR NAMA TENAGA PENDIDIK

N A M A BIDANG STUDY ASAL SEKOLAH

Was’un, S.Pd Mengajar Bahasa Inggris SMAN 10 Bekasi
. Mr. Trey Mengajar Bahasa Inggreis Amerika
Drs. Setia Nugraha Mengajar FISIKA SMAN 2 Bekasi
Drs. Purwanto Wakidi Mengajar Matematika SMAN 2 Bekasi
Drs. Sukari Mewngajar Agama Mantan Pengawas
Dra. Mimi Rohimi Mengajar Bahasa Inggris SMP PH
Dewi, S.Pd Mengajar Bahasa Inggris SMA PH
Dra. Hj. Komara Ningsih Mengajar PKn SMAN 3 Beakasi
Indarsih S. si      Mengajar KIMIA
Priska, SH Mengajar PKn
Dra. Juariyah Mengajar Bahasa Arab
Nining Holilah, S.Pdi Mengajar SKI
Ety Puspitosari, S.Pd Mengajar Ekonomi
Puji Hastuti, S.Si Mengajar IPA
Toni Martono, S.Sos Mengajar IPS
M.Fathurrahman, SE Mengajar Geografi
Irma Beni Wahyuningsih Mengajar Agama
Ace Taryadi, S.Pd Mengajar Olahraga
Inah Nurhasanah, S.Pd Mengajar Bahasa Indonesia
Robingah, S.Pd Mengajar Matematika
Ety Iriyanti Mengajar Sejarah
E.Luli Lestari Mengajar Bahasa Indonesia
Asep S.Pdi Mengajar Bahasa Sunda
Masep, Amd Mengajar TIK
Emut Mengajar Sosiologi
Mia Sumiati S.Pd Mengajar Seni Budaya, Pembiasaan
Indarsih, S.Si Mengajar Kimi
Sadeli, S.Pdi Mengajar Agama Islam, Bahasa Arab
Mustai’im S.Si Memgajar Biologi
Silvi S.Sos Fisika

Perpisahan SMP-SMA Angkatan 2008/2009
Posted on 9 June 2009 by blogputhar
Beberapa hari yang lalu, tepatnya 6-7 Juni 2009, OSIS SMP dan SMA Putra Harapan mengadakan acara Perpisahan Siswa untuk kelas IX dan XII, di Villa Kinta, Puncak, Bogor. Nah, ini fotonya, oleh-oleh dari Bogor, silahkan disimak.

lihat pada foto persisahan

PENERIMAAN SISWA/SISWI BARU DAN PINDAHAN
TAHUN 2010-1011

Waktu Pendaftaran:
Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Febuari 2010 s.d.
15 Juli 2010 setiap hari kerja jam 07.00 – 14.00 WIB.

Tempat Pendaftaran:
SMP/SMA PUTRA HARAPAN
Jl. Gurame Raya No. 1 Perumnas I Bekasi Selatan
Kota Bekasi – Telp: (021) 8868815

Syarat Pendaftaran Pertama Calon Siswa:
1. Uang Pendaftaran SMP Rp 50.000,-
SMA Rp 100.000,-

2. Uang Gedung/Pangkal SMP Rp 500.000,-
SMA Rp 750.000,-
– Discount 50% Untuk Pendaftar Gelombang I
(1 Febuari 2010 – 1 Juli 2010).
– Uang Gedung dapat Diangsur.
– Beasiswa bagi yang tidak mampu.
3. Uang SPP + Komputer untuk bulan Juli 2009
SMP Rp 100.000,-
SMA Rp 150.000,-

Syarat Pendaftaran Ulang:
1. Foto Copy Surat Tanda Lulus
2. Raport Asli
3. Pas Foto ukuran 2 x 3 4 Lembar
3 x 4 4 Lembar

4. Surat Pindah Dari Sekolah Asal (Bagi Siswa Pindahan)
5. Surat Kelakuan Baik dari Sekolah

Filed under: Uncategorized | Leave a Comment »

AKREDITASI

PENGANTAR

Sekolah/Madrasah Saudara sedang mengikuti akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Instrumen Akreditasi ini diisi oleh pihak sekolah/madrasah atas tanggung jawab kepala sekolah/madrasah yang akan digunakan untuk penilaian kelayakan sekolah/ madrasah dan data dasar untuk berbagai kepentingan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, Pasal 2 ayat 1, lingkup Instrumen Akreditasi sekolah/madrasah ini mengacu pada delapan komponen standar nasional pendidikan yang disusun oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Standar nasional pendidikan tersebut meliputi: (1). standar isi, (2). standar proses, (3). standar kompetensi lulusan, (4). standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5). standar sarana dan prasarana, (6). standar pengelolaan, (7). standar pembiayaan, dan (8). standar penilaian pendidikan.

Saudara diharapkan menjawab semua butir pernyataan agar informasi yang diberikan mencerminkan keadaan sekolah/madrasah yang sebenarnya. Jawaban dan data yang Saudara berikan akan diklarifikasi, diverifikasi, dan divalidasi oleh tim asesor yang akan melakukan visitasi ke sekolah/madrasah.

Terima kasih atas waktu dan upaya Saudara untuk mengisi instrumen ini.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)

I. STANDAR ISI

1. Sekolah/Madrasah melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
 A. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 9 (sembilan) muatan KTSP.
 B. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 8 (delapan) muatan KTSP.
 C. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 7 (tujuh) muatan KTSP.
 D. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 6 (enam) atau kurang muatan KTSP.
 E. Tidak melaksanakan KTSP.

2. Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum bersama-sama pihak terkait berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP.
 A. Bersama seluruh guru mata pelajaran, konselor, dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan.
 B. Bersama representasi guru mata pelajaran, konselor, dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan.
 C. Bersama representasi guru mata pelajaran dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan.
 D. Bersama representasi guru mata pelajaran tanpa melibatkan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan.
 E. Tidak mengembangkan kurikulum.

3. Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum melalui mekanisme penyusunan KTSP.
 A. Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 7 (tujuh) tahap penyusunan.
 B. Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 5 (lima) atau 6 (enam) tahap penyusunan.
 C. Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 3 (tiga) atau 4 (empat) tahap penyusunan.
 D. Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 1 (satu) atau 2 (dua) tahap penyusunan.
 E. Tidak mengembangkan kurikulum.

4. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, serta pendayagunaan kondisi sosial dan budaya.
 A. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, serta pendayagunaan kondisi sosial dan budaya.
 B. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, dan pendayagunaan kondisi alam.
 C. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran dan pengayaan layanan pembelajaran.
 D. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran.
 E. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum Tidak menggunakan prinsip tersebut.

5. Sekolah/Madrasah memiliki kurikulum muatan lokal yang penyusunannya melibatkan beberapa pihak.
 A. Penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru, komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, dinas pendidikan, dan instansi terkait di daerah.
 B. Penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru, komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, dan dinas pendidikan.
 C. Penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan.
 D. Penyusunan kurikulum muatan lokal hanya melibatkan guru.
 E. Tidak menyusun kurikulum muatan lokal.

6. Sekolah/Madrasah memiliki program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler.
 A. Di samping kegiatan konseling, melaksanakan 4 (empat) jenis atau lebih program ekstrakurikuler.
 B. Di samping kegiatan konseling, melaksanakan 3 (tiga) jenis program ekstrakurikuler.
 C. Di samping kegiatan konseling, melaksanakan 2 (dua) jenis program ekstrakurikuler.
 D. Di samping kegiatan konseling, melaksanakan 1 (satu) jenis program ekstrakurikuler.
 E. Tidak melaksanakan kegiatan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler.

7. Sekolah/Madrasah memiliki beberapa mata pelajaran yang dilengkapi dokumen standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) untuk setiap mata pelajaran.
 A. Sebanyak 13 (tiga belas) mata pelajaran atau lebih memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.
 B. Sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.
 C. Sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.
 D. Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.
 E. Tidak ada satu pun mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.

8. Sekolah/Madrasah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan beban belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.
 A. Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun minimal 34 minggu.
 B. Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun kurang dari 34 minggu.
 C. Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu kurang dari 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun kurang dari 34 minggu.
 D. Satu jam pembelajaran tatap muka kurang dari 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu kurang dari 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun kurang dari 34 minggu.
 E. Tidak menerapkan ketentuan beban belajar yang ditetapkan Depdiknas.

9. Guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa.
 A. Sebanyak 76% – 100% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
 B. Sebanyak 51% – 75% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
 C. Sebanyak 26% – 50% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
 D. Sebanyak 1% – 25% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
 E. Tidak ada seorang pun guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa.

10. Guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.
 A. Sebanyak 76% – 100% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
 B. Sebanyak 51% – 75% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
 C. Sebanyak 26% – 50% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
 D. Sebanyak 1% – 25% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
 E. Tidak ada seorang pun guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

11. Pengembangan KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan yang bersangkutan atau Kanwil Depag/Kandepag.
 A. Sebanyak 13 (tiga belas) silabus mata pelajaran atau lebih telah dikembangkan KTSP-nya.
 B. Sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya.
 C. Sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya.
 D. Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya.
 E. Tidak ada silabus mata pelajaran yang dikembangkan KTSP-nya.

12. Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun silabus sendiri.
 A. Sebanyak 76% – 100% guru menyusun silabus sendiri.
 B. Sebanyak 51% – 75% guru menyusun silabus sendiri.
 C. Sebanyak 26% – 50% guru menyusun silabus sendiri.
 D. Sebanyak 1% – 25% guru menyusun silabus sendiri.
 E. Tidak ada seorang pun guru menyusun silabus sendiri.

13. Sekolah/Madrasah memiliki silabus untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan panduan penyusunan KTSP.
 A. Sebanyak 13 (tiga belas) mata pelajaran atau lebih memiliki silabus.
 B. Sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) mata pelajaran memiliki silabus.
 C. Sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) mata pelajaran memiliki silabus.
 D. Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) mata pelajaran memiliki silabus.
 E. Tidak ada satu pun mata pelajaran memiliki silabus.

14. Guru mengembangkan silabus sesuai dengan langkah–langkah pada panduan penyusunan KTSP.
 A. Sebanyak 76%-100% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 7 (tujuh) langkah.
 B. Sebanyak 51%-75% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 7 (tujuh) langkah.
 C. Sebanyak 26%-50% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 7 (tujuh) langkah.
 D. Sebanyak 1%-25% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 7 (tujuh) langkah
 E. Tidak mengikuti langkah-langkah pengembangan silabus.

15. Sekolah/Madrasah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur pada kalender akademik yang dimiliki.
 A. Menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur.
 B. Menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, dan pembelajaran efektif.
 C. Menjadwalkan awal tahun pelajaran dan minggu efektif.
 D. Menjadwalkan awal tahun pelajaran.
 E. Tidak memiliki kalender akademik.

II. STANDAR PROSES

16. Sekolah/Madrasah mengembangkan silabus secara mandiri atau cara lainnya berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP.
 A. Mengembangkan silabus secara mandiri.
 B. Mengembangkan silabus melalui kelompok guru mata pelajaran dalam sebuah sekolah/madrasah.
 C. Mengembangkan silabus melalui kelompok guru dari beberapa sekolah/madrasah.
 D. Mengembangkan silabus dengan mengadopsi contoh yang sudah ada.
 E. Tidak mengembangkan silabus.

17. Setiap mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
 A. Sebanyak 13 (tiga belas) mata pelajaran atau lebih memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
 B. Sebanyak 9 (sembilan) sampai 12 (dua belas) mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
 C. Sebanyak 5 (lima) sampai 8 (delapan) mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
 D. Sebanyak 1 (satu) sampai 4 (empat) mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
 E. Tidak ada satu pun mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.

18. Penyusunan RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
 A. Sebanyak 76% – 100% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
 B. Sebanyak 51% – 75% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
 C. Sebanyak 26% – 50% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
 D. Sebanyak 1% – 25% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
 E. Tidak ada satu pun RPP memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

19. Sekolah/Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 A. Memenuhi 4 (empat) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
 B. Memenuhi 3 (tiga) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
 C. Memenuhi 2 (dua) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
 D. Memenuhi 1 (satu) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
 E. Tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.

20. Proses pembelajaran di sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
 A. Sebanyak 76% – 100% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
 B. Sebanyak 51% – 75% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
 C. Sebanyak 26% – 50% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
 D. Sebanyak 1% – 25% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
 E. Tidak ada seorang pun guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.

21. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/ madrasah mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil pembelajaran.
 A. Mencakup 3 (tiga) tahap pemantauan serta dilakukan diskusi hasil pemantauan.
 B. Mencakup 3 (tiga) tahap pemantauan tanpa dilakukan diskusi hasil pemantauan.
 C. Mencakup 2 (dua) tahap pemantauan.
 D. Mencakup 1 (satu) tahap pemantauan.
 E. Tidak pernah melakukan pemantauan.

22. Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.
 A. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 4 (empat) cara.
 B. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 3 (tiga) cara.
 C. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 2 (dua) cara.
 D. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 1 (satu) cara.
 E. Tidak melakukan supervisi.

23. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah.
 A. Dengan memerhatikan 2 (dua) aspek evaluasi yaitu proses pembelajaran dan kinerja guru.
 B. Dengan memerhatikan 1 (satu) aspek evaluasi yaitu proses pembelajaran.
 C. Dengan memerhatikan 1 (satu) aspek evaluasi yaitu kinerja guru.
 D. Evaluasi dilakukan tetapi tidak memerhatikan kedua aspek evaluasi.
 E. Tidak ada proses evaluasi.

24. Kepala sekolah/madrasah melaporkan pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan.
 A. Pengawasan dilaporkan kepada yang bersangkutan, dewan guru, dan pengawas sekolah/madrasah.
 B. Pengawasan dilaporkan kepada yang bersangkutan dan dewan guru.
 C. Pengawasan dilaporkan kepada yang bersangkutan saja.
 D. Tidak dilaporkan.
 E. Tidak melakukan pengawasan.
25. Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran.
 A. Sebanyak 76% – 100% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
 B. Sebanyak 51% – 75% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
 C. Sebanyak 26% – 50% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
 D. Sebanyak 1% – 25% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
 E. Tidak ada satu pun hasil pengawasan ditindaklanjuti.

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
26. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan.
 A. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 75,0 atau lebih.
 B. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 70,0 sampai 74,9.
 C. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 65,0 sampai 69,9.
 D. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 60,0 sampai 64,9.
 E. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan kurang dari 60.

27. Siswa terlibat dalam kegiatan belajar yang berkaitan dengan analisis dan pemecahan masalah-masalah kompleks.
 A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
 B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
 C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
 D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
 E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks.

28. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial.
 A. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 75,0 atau lebih.
 B. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 70,0 sampai 74,9.
 C. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 65,0 sampai 69,9.
 D. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 60,0 sampai 64,9.
 E. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan kurang dari 60.

29. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam kelompok mata pelajaran iptek secara efektif.
 A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, perpustakaan, laboratorium, dan internet.
 B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, perpustakaan, dan laboratorium.
 C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, dan perpustakaan.
 D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar dan buku teks.
 E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi kegiatan siswa dengan sumber belajar.

30. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar.
 A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
 B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
 C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
 D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
 E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar.

31. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.
 A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
 B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
 C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
 D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
 E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.

32. Siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.
 A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun.
 B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
 C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun.
 D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.

33. Siswa memperoleh pengalaman mengapresiasikan karya seni dan budaya.
 A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
 B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
 C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
 D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
 E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya.

34. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab.
 A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
 B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
 C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
 D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
 E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab.

35. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.
 A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
 B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
 C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
 D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
 E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial.

36. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif untuk mendapatkan hasil terbaik.
 A. Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah, juara jurusan, juara kelas, dan juara mata pelajaran.
 B. Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah, juara jurusan, dan juara kelas.
 C. Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah dan juara kelas.
 D. Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah.
 E. Sekolah/Madrasah tidak memberikan penghargaan bagi juara.
37. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik.
 A. Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
 B. Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
 C. Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
 D. Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
 E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik.

38. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.
 A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
 B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
 C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
 D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
 E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis.

39. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk membentuk karakter siswa, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan.
 A. Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
 B. Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
 C. Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
 D. Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
 E. Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan.

40. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui pembiasaan untuk memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
 A. Sebanyak 76% – 100% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
 B. Sebanyak 51% – 75% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
 C. Sebanyak 26% – 50% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
 D. Sebanyak 1% – 25% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
 E. Tidak ada satu pun silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.

41. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif.
 A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi 4 (empat) jenis atau lebih kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.
 B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi 3 (tiga) jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.
 C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi 2 (dua) jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.
 D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi 1 (satu) jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.
 E. Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.

42. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.
 A. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
 B. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir
 C. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir
 D. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir
 E. Tidak ada kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.

43. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam pembentukan akhlak mulia melalui pembiasaan dan pengamalan.
 A. Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih setiap minggu.
 B. Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali setiap minggu.
 C. Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali setiap minggu.
 D. Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali setiap minggu.
 E. Tidak ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri.

44. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.
 A. Sebanyak 76% – 100% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
 B. Sebanyak 51% – 75% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
 C. Sebanyak 26% – 50% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
 D. Sebanyak 1% – 25% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
 E. Tidak ada kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.

45. Siswa memperoleh pengalaman dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok.
 A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
 B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
 C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
 D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
 E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok.

46. Siswa memperoleh pengalaman dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun.
 A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
 B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
 C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.

 D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
 E. Sekolah/Madrasah tidak memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun.

47. Siswa memperoleh keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis.
 A. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan, majalah dinding, dan buletin siswa internal sekolah/madrasah.
 B. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan, dan majalah dinding.
 C. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, dan laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan.
 D. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba.
 E. Tidak tersedia kumpulan karya tulis siswa.

48. Siswa memperoleh keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
 A. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 75,0 atau lebih.
 B. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 70,0 sampai 74,9.
 C. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 65,0 sampai 69,9.
 D. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 60,0 sampai 64,9.
 E. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan kurang dari 60.

49. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam mengembangkan iptek seiring dengan perkembangannya.
 A. Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
 B. Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
 C. Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
 D. Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
 E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memberikan layanan dalam pengembangan iptek.

50. Siswa memperoleh pengalaman belajar agar menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
 A. Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu semester.
 B. Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu semester.
 C. Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu semester.
 D. Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu semester.
 E. Sekolah/Madrasah tidak melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi.

IV. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

51. Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).
 A. Sebanyak 76% – 100% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
 B. Sebanyak 51% – 75% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
 C. Sebanyak 26% – 50% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
 D. Sebanyak 1% – 25% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
 E. Tidak ada seorang pun guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.

52. Guru pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
 A. Sebanyak 76% – 100% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
 B. Sebanyak 51% – 75% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
 C. Sebanyak 26% – 50% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
 D. Sebanyak 1% – 25% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
 E. Tidak ada seorang pun guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.

53. Guru sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar.
 A. Sebanyak 76% – 100% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
 B. Sebanyak 51% – 75% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
 C. Sebanyak 26% – 50% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
 D. Sebanyak 1% – 25% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
 E. Tidak ada seorang pun guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.

54. Guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
 A. Sebanyak 76% – 100% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
 B. Sebanyak 51% – 75% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
 C. Sebanyak 26% – 50% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
 D. Sebanyak 1% – 25% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
 E. Tidak ada seorang pun guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.

55. Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 A. Semua guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 B. Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan telah dikenai sanksi yang sepadan seperti dibebastugaskan dari mengajar atau dikeluarkan.
 C. Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun diberi kesempatan memperbaiki diri dan dilakukan pembinaan.
 D. Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun hanya diberikan peringatan tertulis.
 E. Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun tidak diberikan sanksi apa pun.

56. Guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, dan orangtua siswa.
 A. Adanya rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, guru dan komite sekolah/madrasah, serta pertemuan antara guru dan orangtua siswa.
 B. Adanya rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, serta guru dan komite sekolah/madrasah.
 C. Adanya rapat dewan guru serta rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah.
 D. Adanya rapat dewan guru.
 E. Tidak pernah diadakan rapat.

57. Guru menguasai materi pelajaran yang diampu serta mengembangkannya dengan metode ilmiah.
 A. Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata di atas 9 tahun.
 B. Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata antara 7 sampai dengan 9 tahun.
 C. Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata antara 4 sampai dengan 6 tahun.
 D. Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata 3 tahun atau kurang.
 E. Tidak ada kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu.

58. Kepala sekolah/madrasah berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputusan (SK) sebagai kepala sekolah/madrasah.
 A. Berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah.
 B. Berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, tetapi memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah.
 C. Berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, tetapi tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah.
 D. Tidak berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, tetapi memiliki SK sebagai kepala sekolah/ madrasah.
 E. Tidak berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, dan tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah.

59. Kepala sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).
 A. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV kependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi.
 B. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV Kependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakreditasi.
 C. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV nonkependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi.
 D. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV nonkependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakreditasi.
 E. Tidak memiliki kualifikasi akademik minimum yang dipersyaratkan.

60. Kepala sekolah/madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun.
 A. Memiliki pengalaman mengajar 5 (lima) tahun atau lebih.
 B. Memiliki pengalaman mengajar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun.
 C. Memiliki pengalaman mengajar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
 D. Memiliki pengalaman mengajar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun.
 E. Memiliki pengalaman mengajar kurang dari 1 (satu) tahun.

61. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa.
 A. Sebanyak 76% – 100% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.
 B. Sebanyak 51% – 75% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.
 C. Sebanyak 26% – 50% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.
 D. Sebanyak 1% – 25% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.
 E. Tidak ada seorang pun lulusan yang diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.

62. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan antara lain dengan adanya naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa.
 A. Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 76% – 100% dari dana ekstrakurikuler dalam Rencana Kerja Sekolah/ Madrasah (RKS/M).
 B. Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 51% – 75% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M.
 C. Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 26% – 50% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M.
 D. Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 1% – 25% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M.
 E. Tidak mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri.
63. Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi dan monitoring.
 A. Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 76% – 100% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
 B. Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 51% – 75% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
 C. Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 26% – 50% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
 D. Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 1% – 25% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
 E. Tidak melakukan supervisi dan monitoring.

64. Tenaga administrasi minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
 A. Sebanyak 76% – 100% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
 B. Sebanyak 51% – 75% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
 C. Sebanyak 26% – 50% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
 D. Sebanyak 1% – 25% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
 E. Tidak ada seorang pun tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.

65. Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
 A. Sebanyak 76% – 100% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
 B. Sebanyak 51% – 75% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
 C. Sebanyak 26% – 50% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
 D. Sebanyak 1% – 25% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
 E. Tidak ada seorang pun tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.

66. Tenaga perpustakaan minimum memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.
 A. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, keduanya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1).
 B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1).
 C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1).
 D. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan tidak memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1).
 E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga perpustakaan.

67. Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
 A. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.
 B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya sesuai dengan tugasnya.
 C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan sesuai dengan tugasnya.
 D. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan tidak sesuai dengan tugasnya.
 E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga perpustakaan.

68. Tenaga laboratorium memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.
 A. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, keduanya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1)
 B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1).
 C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1).
 D. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan tidak memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1).
 E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga laboratorium.

69. Tenaga laboratorium memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
 A. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.
 B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya sesuai dengan tugasnya.
 C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan sesuai dengan tugasnya.
 D. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan tidak sesuai dengan tugasnya.
 E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga laboratorium.

70. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga layanan khusus.
 A. Memiliki 4 (empat) jenis atau lebih tenaga layanan khusus.
 B. Memiliki 3 (tiga) jenis tenaga layanan khusus.
 C. Memiliki 2 (dua) jenis tenaga layanan khusus.
 D. Memiliki 1 (satu) jenis tenaga layanan khusus.
 E. Tidak memiliki satupun tenaga layanan khusus.

V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

71. Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.
 A. Memiliki lahan seluas 76% – 100% atau lebih dari ketentuan luas lahan minimal.
 B. Memiliki lahan seluas 51% – 75% dari ketentuan luas lahan minimal.
 C. Memiliki lahan seluas 26% – 50% dari ketentuan luas lahan minimal.
 D. Memiliki lahan seluas 1% – 25% dari ketentuan luas lahan minimal.
 E. Tidak tersedia lahan.

72. Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
 A. Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
 B. Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, tetapi tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
 C. Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, tetapi tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, serta tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
 D. Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, tetapi tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, serta tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
 E. Tidak berada di lokasi aman.

73. Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
 A. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
 B. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara, tetapi tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
 C. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air dan kebisingan, tetapi tidak terhindar dari gangguan pencemaran udara, serta tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
 D. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, tidak terhindar dari gangguan kebisingan dan pencemaran udara, serta tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
 E. Tidak berada di lokasi yang nyaman.

74. Sekolah/Madrasah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
 A. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
 B. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dan memiliki status hak atas tanah, tetapi tidak memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
 C. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, tidak memiliki status hak atas tanah, tetapi memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
 D. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, tidak memiliki status hak atas tanah dan tidak memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
 E. Tidak berada di lokasi sesuai dengan peruntukannya.

75. Lantai sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.
 A. Memiliki lantai seluas 76% – 100% atau lebih dari ketentuan luas minimal.
 B. Memiliki lantai seluas 51% – 75% dari ketentuan luas minimal.
 C. Memiliki lantai seluas 26% – 50% dari ketentuan luas minimal.
 D. Memiliki lantai seluas 1% – 25% dari ketentuan luas minimal.
 E. Tidak memiliki gedung sendiri.

76. Bangunan sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.
 A. Memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.
 B. Memiliki struktur yang stabil dan kokoh tetapi tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran.
 C. Memiliki struktur yang stabil tetapi tidak kokoh dan tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran.
 D. Memiliki struktur yang tidak stabil dan tidak kokoh tetapi dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran.
 E. Tidak memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.

77. Bangunan sekolah/madrasah memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
 A. Memiliki 4 (empat) jenis atau lebih sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
 B. Memiliki 3 (tiga) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
 C. Memiliki 2 (dua) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
 D. Memiliki 1 (satu) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
 E. Tidak memiliki sanitasi memenuhi persyaratan kesehatan.

78. Bangunan sekolah/madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
 A. Memiliki ventilasi udara memadai dan pencahayaan memadai.
 B. Memiliki ventilasi udara yang kurang memadai tetapi pencahayaan memadai.
 C. Memiliki ventilasi udara kurang memadai dan pencahayaan kurang memadai.
 D. Tidak memiliki ventilasi udara tetapi memiliki pencahayaan yang kurang memadai.
 E. Tidak memiliki ventilasi udara dan pencahayaan.

79. Bangunan sekolah/madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 Watt.
 A. Memiliki instalasi listrik dengan daya 1300 Watt atau lebih.
 B. Memiliki instalasi listrik dengan daya 900 Watt.
 C. Memiliki instalasi listrik dengan daya 450 Watt.
 D. Memiliki instalasi listrik dengan memanfaatkan sumber daya lain yang digunakan secara bersama.
 E. Tidak memiliki instalasi listrik.

80. Sekolah/Madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya.
 A. Memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya sebelum bangunan berdiri.
 B. Memiliki izin mendirikan bangunan, dan memiliki izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya setelah bangunan berdiri.
 C. Memiliki izin mendirikan dan memiliki izin penggunaan bangunan sementara.
 D. Memiliki izin mendirikan tetapi tidak memiliki izin penggunaan bangunan.
 E. Tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan.
81. Sekolah/Madrasah melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.
 A. Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan.
 B. Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan, tetapi melebihi waktu dalam ketentuan.
 C. Melakukan pemeliharaan ringan tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan, dan tidak pernah melakukan pemeliharaan berat.
 D. Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan, jika sudah ada bagian bangunan yang rusak berat.
 E. Tidak pernah melakukan pemeliharaan.

82. Sekolah/Madrasah memiliki prasarana yang lengkap.
 A. Memiliki 15 (lima belas) atau lebih jenis prasarana yang dipersyaratkan.
 B. Memiliki 11 (sebelas) sampai dengan 14 (empat belas) jenis prasarana yang dipersyaratkan.
 C. Memiliki 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jenis prasarana yang dipersyaratkan.
 D. Memiliki 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jenis prasarana yang dipersyaratkan.
 E. Tidak memiliki prasarana sendiri.

83. Sekolah/Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
 B. Memiliki ruang kelas dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
 C. Memiliki ruang kelas dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki ruang kelas dengan ukuran, jumlah, dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki ruang kelas atau gedung sendiri.

84. Sekolah/Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai dengan ketentuan.
 B. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
 C. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki ruang perpustakaan.

85. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium biologi yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki ruang laboratorium biologi, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 B. Memiliki ruang laboratorium biologi, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
 C. Memiliki ruang laboratorium biologi, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki ruang laboratorium biologi, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki ruang laboratorium biologi.

86. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium fisika yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 B. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
 C. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki ruang laboratorium fisika.

87. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium kimia yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 B. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
 C. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki ruang laboratorium kimia.

88. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium komputer yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 B. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
 C. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki ruang laboratorium komputer.

89. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium bahasa yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 B. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
 C. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki ruang laboratorium bahasa.

90. Sekolah/Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 B. Memiliki ruang pimpinan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
 C. Memiliki ruang pimpinan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki ruang pimpinan.

91. Sekolah/Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 B. Memiliki ruang guru dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
 C. Memiliki ruang guru dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki ruang guru.

92. Sekolah/Madrasah memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 B. Memiliki ruang tata usaha dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
 C. Memiliki ruang tata usaha dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki ruang tata usaha.

93. Sekolah/Madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/ madrasah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.
 A. Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.
 B. Memiliki tempat beribadah dengan luas tidak sesuai ketentuan, tetapi memiliki perlengkapan sesuai ketentuan.
 C. Memiliki tempat beribadah dengan luas sesuai ketentuan, tetapi memiliki perlengkapan tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki tempat beribadah.

94. Sekolah/Madrasah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 B. Memiliki ruang konseling dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
 C. Memiliki ruang konseling dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki ruang konseling.

95. Sekolah/Madrasah memiliki ruang UKS/M dengan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki ruang UKS/M dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 B. Memiliki ruang UKS/M dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
 C. Memiliki ruang UKS/M dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki ruang UKS/M dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki ruang UKS/M.

96. Sekolah/Madrasah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 B. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
 C. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki ruang organisasi kesiswaan.

97. Sekolah/Madrasah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
 B. Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai dengan ketentuan.
 C. Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki jamban.

98. Sekolah/Madrasah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 B. Memiliki gudang dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
 C. Memiliki gudang dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki gudang dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki gudang.

99. Sekolah/Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan.
 A. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan.
 B. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas sesuai ketentuan.
 C. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas tidak ketentuan.
 D. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki ruang sirkulasi.

100. Sekolah/Madrasah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 A. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
 B. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
 C. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
 D. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
 E. Tidak memiliki tempat bermain/berolahraga.
VI. STANDAR PENGELOLAAN

101. Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga.
5 A. Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami dan sering disosialisasikan.
5 B. Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan.
5 C. Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan.
5 D. Merumuskan dan menetapkan visi, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan.
5 E. Tidak merumuskan dan menetapkan visi.

102. Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga.
5 A. Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami dan sering disosialisasikan.
5 B. Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan.
5 C. Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan.
5 D. Merumuskan dan menetapkan misi, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan.
5 E. Tidak merumuskan dan menetapkan misi.

103. Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga.
5 A. Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami dan sering disosialisasikan.
5 B. Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan.
5 C. Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan.
5 D. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan.
5 E. Tidak merumuskan dan menetapkan tujuan.

104. Sekolah/Madrasah memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan.
5 A. Memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan dan sudah disosialisasikan oleh pimpinan.
5 B. Memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan tetapi belum disosialisasikan oleh pimpinan.
5 C. Memiliki rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja tahunan dan sudah disosialisasikan oleh pimpinan.
5 D. Memiliki rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja tahunan tetapi belum disosialisasikan oleh pimpinan.
5 E. Tidak memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan.

105. Sekolah/Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.
5 A. Memiliki 7 (tujuh) atau 8 (delapan) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.
5 B. Memiliki 5 (lima) atau 6 (enam) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.
5 C. Memiliki 3 (tiga) atau 4 (empat) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.
5 D. Memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.
5 E. Tidak memiliki dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.

106. Sekolah/Madrasah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas.
5 A. Memiliki struktur organisasi yang dipajang di dinding dan disertai uraian tugas yang jelas.
5 B. Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas yang jelas.
5 C. Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas tetapi tidak jelas.
5 D. Memiliki struktur organisasi tetapi tidak ada uraian tugas.
5 E. Tidak memiliki struktur organisasi.

107. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan.
5 A. Sebanyak 76% – 100% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.
5 B. Sebanyak 51% – 75% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.
5 C. Sebanyak 26% – 50% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.
5 D. Sebanyak 1% – 25% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.
5 E. Tidak melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja tahunan.

108. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan kesiswaan.
5 A. Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) dokumen kegiatan kesiswaan.
5 B. Memiliki 3 (tiga) dokumen kegiatan kesiswaan.
5 C. Memiliki 2 (dua) dokumen kegiatan kesiswaan.
5 D. Memiliki 1 (satu) dokumen kegiatan kesiswaan.
5 E. Tidak memiliki dokumen kegiatan kesiswaan.

109. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
5 A. Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran.
5 B. Memiliki 3 (tiga) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran.
5 C. Memiliki 2 (dua) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran.
5 D. Memiliki 1 (satu) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran.
5 E. Tidak memiliki dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran.

110. Sekolah/Madrasah melaksanakan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
5 A. Melaksanakan 4 (empat) atau 5 (lima) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
5 B. Melaksanakan 3 (tiga) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
5 C. Melaksanakan 2 (dua) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
5 D. Melaksanakan 1 (satu) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
5 E. Tidak melaksanakan program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.

111. Sekolah/Madrasah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran.
5 A. Mengelola 4 (empat) atau 5 (lima) program sarana dan prasarana.
5 B. Mengelola 3 (tiga) program sarana dan prasarana.
5 C. Mengelola 2 (dua) program sarana dan prasarana.
5 D. Mengelola 1 (satu) program sarana dan prasarana.
5 E. Tidak mengelola program sarana dan prasarana.

112. Sekolah/Madrasah mengelola pembiayaan pendidikan.
5 A. Memiliki 4 (empat) program pengelolaan pembiayaan pendidikan.
5 B. Memiliki 3 (tiga) program pengelolaan pembiayaan pendidikan.
5 C. Memiliki 2 (dua) program pengelolaan pembiayaan pendidikan.
5 D. Memiliki 1 (satu) program pengelolaan pembiayaan pendidikan.
5 E. Tidak memiliki program pengelolaan pembiayaan pendidikan.

113. Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
5 A. Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
5 B. Memiliki 3 (tiga) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
5 C. Memiliki 2 (dua) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
5 D. Memiliki 1 (satu) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
5 E. Tidak memiliki kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.

114. Sekolah/Madrasah melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
5 A. Memiliki 4 (empat) atau lebih dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
5 B. Memiliki 3 (tiga) dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
5 C. Memiliki 2 (dua) dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
5 D. Memiliki 1 (satu) dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
5 E. Tidak memiliki dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.

115. Sekolah/Madrasah memiliki program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
5 A. Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) dokumen program pengawasan.
5 B. Memiliki 3 (tiga) dokumen program pengawasan.
5 C. Memiliki 2 (dua) dokumen program pengawasan.
5 D. Memiliki 1 (satu) dokumen program pengawasan.
5 E. Tidak memiliki dokumen program pengawasan.

116. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan evaluasi diri.
5 A. Melaksanakan evaluasi diri setidak-tidaknya sekali dalam 1 (satu) semester.
5 B. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 2 (dua) semester.
5 C. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 3 (tiga) semester.
5 D. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 4 (empat) semester.
5 E. Tidak melaksanakan evaluasi diri.

117. Sekolah/Madrasah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
5 A. Melaksanakan 4 (empat) atau lebih program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
5 B. Melaksanakan 3 (tiga) program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
5 C. Melaksanakan 2 (dua) program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
5 D. Melaksanakan 1 (satu) program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
5 E. Tidak melakukan program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

118. Sekolah/Madrasah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk akreditasi.
5 A. Memiliki 4 (empat) bahan persiapan akreditasi.
5 B. Memiliki 3 (tiga) bahan persiapan akreditasi.
5 C. Memiliki 2 (dua) bahan persiapan akreditasi.
5 D. Memiliki 1 (satu) bahan persiapan akreditasi.
5 E. Tidak memiliki persiapan bahan akreditasi.

119. Sekolah/Madrasah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan.
5 A. Memiliki kepala sekolah/madrasah dan 3 (tiga) atau lebih wakil kepala sekolah/madrasah.
5 B. Memiliki kepala sekolah/madrasah dan 2 (dua) wakil kepala sekolah/madrasah.
5 C. Memiliki kepala sekolah/madrasah dan 1 (satu) wakil kepala sekolah/madrasah.
5 D. Memiliki kepala sekolah/madrasah tetapi tidak memiliki wakil kepala sekolah/madrasah.
5 E. Tidak memiliki kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah.

120. Sekolah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan.
5 A. Memiliki sistem informasi dan memiliki fasilitas dan petugas khusus.
5 B. Memiliki sistem informasi dan memiliki fasilitas tetapi tidak memiliki petugas khusus.
5 C. Memiliki sistem informasi dan memiliki petugas khusus tetapi tidak memiliki fasilitas.
5 D. Memiliki sistem informasi tetapi tidak memiliki fasilitas dan/atau petugas khusus.
5 E. Tidak memiliki sistem informasi.

VII. STANDAR PEMBIAYAAN

121. Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh.
5 A. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh selama 3 (tiga) tahun terakhir.
5 B. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh hanya selama 2 (dua) tahun terakhir.
5 C. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh hanya selama 1 (satu) tahun terakhir.
5 D. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara tidak menyeluruh hanya selama 1 (satu) tahun terakhir.
5 E. Tidak memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana.

122. Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M).
5 A. Membelanjakan biaya sebanyak 76% – 100% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
5 B. Membelanjakan biaya sebanyak 51% – 75% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
5 C. Membelanjakan biaya sebanyak 26% – 50% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
5 D. Membelanjakan biaya sebanyak 1% – 25% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
5 E. Tidak membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

123. Sekolah/Madrasah memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
5 A. Memiliki modal kerja sebanyak 76% – 100% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
5 B. Memiliki modal kerja sebanyak 51% – 75% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
5 C. Memiliki modal kerja sebanyak 26% – 50% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
5 D. Memiliki modal kerja sebanyak 1% – 25% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
5 E. Tidak memiliki modal kerja sama sekali.

124. Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
5 A. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
5 B. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, dan transport bagi guru, tetapi tidak mengeluarkan dana tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
5 C. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, dan insentif bagi guru, tetapi tidak mengeluarkan dana transport dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
5 D. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji bagi guru, tetapi tidak mengeluarkan dana insentif, transport dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
5 E. Tidak mengeluarkan dana apapun bagi guru pada tahun berjalan.

125. Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
5 A. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
5 B. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, dan transport, tetapi tidak mengeluarkan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
5 C. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji dan insentif, tetapi tidak mengeluarkan transport dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
5 D. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, tetapi tidak mengeluarkan insentif, transport dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
5 E. Tidak mengeluarkan dana apa pun bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.

126. Sekolah/Madrasah mengalokasikan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
5 A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% – 100% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
5 B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% – 75% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
5 C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% – 50% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
5 D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% – 25% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
5 E. Tidak mengeluarkan biaya dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.

127. Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk kegiatan kesiswaan.
5 A. Mengeluarkan dana sebanyak 76% – 100% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.
5 B. Mengeluarkan dana sebanyak 51% – 75% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.
5 C. Mengeluarkan dana sebanyak 26% – 50% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.
5 D. Mengeluarkan dana sebanyak 1% – 25% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.
5 E. Tidak mengeluarkan dana dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.

128. Sekolah/Madrasah mengeluarkan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran.
5 A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% – 100% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.
5 B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% – 75% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.
5 C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% – 50% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.
5 D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% – 25% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.
5 E. Tidak mengeluarkan biaya pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.

129. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.
5 A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% – 100% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.
5 B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% – 75% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.
5 C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% – 50% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.
5 D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% – 25% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.
5 E. Tidak menyediakan biaya pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.

130. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.
5 A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% – 100% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.
5 B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% – 75% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.
5 C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% – 50% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.
5 D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% – 25% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.
5 E. Tidak menyediakan biaya pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.

131. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan kegiatan rapat.
5 A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% – 100% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
5 B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% – 75% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
5 C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% – 50% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
5 D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% – 25% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
5 E. Tidak menyediakan biaya pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.

132. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas.
5 A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% – 100% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.
5 B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% – 75% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.
5 C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% – 50% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.
5 D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% – 25% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.
5 E. Tidak menyediakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.

133. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian.
5 A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% – 100% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
5 B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% – 75% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
5 C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% – 50% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
5 D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% – 25% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
5 E. Tidak menyediakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.

134. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa.
5 A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% – 100% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
5 B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% – 75% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
5 C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% – 50% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
5 D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% – 25% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
5 E. Tidak menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.

135. Sekolah/Madrasah menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
5 A. Memiliki biaya sebanyak 76% – 100% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
5 B. Memiliki biaya sebanyak 51% – 75% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
5 C. Memiliki biaya sebanyak 26% – 50% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
5 D. Memiliki biaya sebanyak 1% – 25% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
5 E. Tidak memiliki biaya untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.

136. Sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat digunakan untuk kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah.
5 A. Digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, serta kegiatan ketatausahaan.
5 B. Digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, tetapi tidak untuk kegiatan ketatausahaan.
5 C. Digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, dan sarana prasarana, tetapi tidak untuk pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, serta kegiatan ketatausahaan.
5 D. Digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah serta pengembangan guru dan tenaga kependidikan, tetapi tidak untuk sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, serta kegiatan ketatausahaan.
5 E. Hanya digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/ madrasah.

137. Penetapan uang sekolah/madrasah mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa.
5 A. Sebanyak 76% – 100% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
5 B. Sebanyak 51% – 75% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
5 C. Sebanyak 26% – 50% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
5 D. Sebanyak 1% – 25% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
5 E. Tidak ada seorang pun siswa mendapatkan keringanan.

138. Siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
5 A. Tidak ada seorang pun siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
5 B. Sebanyak 1% – 25% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
5 C. Sebanyak 26% – 50% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
5 D. Sebanyak 51% – 75% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
5 E. Sebanyak 76% – 100% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.

139. Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu.
5 A. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 4 (empat) tahun terakhir.
5 B. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 3 (tiga) tahun terakhir.
5 C. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 2 (dua) tahun terakhir.
5 D. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 1 (satu) tahun terakhir.
5 E. Tidak melaksanakan subsidi silang.

140. Sekolah/Madrasah melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
5 A. Tidak melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
5 B. Melakukan 1 (satu) jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
5 C. Melakukan 2 (dua) jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
5 D. Melakukan 3 (tiga) jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
5 E. Melakukan 4 (empat) jenis atau lebih pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.

141. Pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
5 A. Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, perwakilan guru, dan perwakilan tenaga kependidikan.
5 B. Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, dan perwakilan guru.
5 C. Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan, kepala sekolah/madrasah, dan komite sekolah/madrasah.
5 D. Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan dan kepala sekolah/madrasah.
5 E. Hanya melibatkan kepala sekolah/madrasah.

142. Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel.
5 A. Sebanyak 76% – 100% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M.
5 B. Sebanyak 51% – 75% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M.
5 C. Sebanyak 26% – 50% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M.
5 D. Sebanyak 1% – 25% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M.
5 E. Tidak tercantum dalam RKA-S/M.

143. Sekolah/Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.
5 A. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 4 (empat) tahun terakhir.
5 B. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 3 (tiga) tahun terakhir.
5 C. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 2 (dua) tahun terakhir.
5 D. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 1 (satu) tahun terakhir.
5 E. Tidak memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.

144. Sekolah/Madrasah memiliki pembukuan biaya operasional.
5 A. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 4 (empat) tahun terakhir.
5 B. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 3 (tiga) tahun terakhir.
5 C. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 2 (dua) tahun terakhir.
5 D. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 1 (satu) tahun terakhir.
5 E. Tidak memiliki pembukuan biaya operasional.

145. Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan.
5 A. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 4 (empat) tahun terakhir.
5 B. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
5 C. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir.
5 D. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 1 (satu) tahun terakhir.
5 E. Tidak membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

VIII. STANDAR PENILAIAN

146. Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada semester yang berjalan.
5 A. Sebanyak 76% – 100% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.
5 B. Sebanyak 51% – 75% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.
5 C. Sebanyak 26% – 50% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.
5 D. Sebanyak 1% – 25% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.
5 E. Tidak ada seorang pun guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.

147. Silabus mata pelajaran dilengkapi dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD) dan teknik penilaian.
5 A. Sebanyak 76% – 100% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.
5 B. Sebanyak 51% – 75% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.
5 C. Sebanyak 26% – 50% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.
5 D. Sebanyak 1% – 25% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.
5 E. Tidak ada satu pun silabus dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.

148. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
5 A. Sebanyak 76% – 100% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
5 B. Sebanyak 51% – 75% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
5 C. Sebanyak 26% – 50% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
5 D. Sebanyak 1% – 25% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
5 E. Tidak ada seorang pun guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian.

149. Guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain dalam menilai siswa.
5 A. Sebanyak 76% – 100% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstuktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain.
5 B. Sebanyak 51% – 75% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstuktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain.
5 C. Sebanyak 26% – 50% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstuktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain.
5 D. Sebanyak 1% – 25% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstuktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain.
5 E. Tidak ada seorang pun guru melaksanakan penilaian.

150. Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
5 A. Sebanyak 76% – 100% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
5 B. Sebanyak 51% – 75% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
5 C. Sebanyak 26% – 50% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
5 D. Sebanyak 1% – 25% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
5 E. Tidak ada seorang pun guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.

151. Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
5 A. Sebanyak 76% – 100% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
5 B. Sebanyak 51% – 75% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
5 C. Sebanyak 26% – 50% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
5 D. Sebanyak 1% – 25% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
5 E. Tidak ada seorang pun guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa.

152. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
5 A. Sebanyak 76% – 100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
5 B. Sebanyak 51% – 75% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
5 C. Sebanyak 26% – 50% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
5 D. Sebanyak 1% – 25% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
5 E. Tidak ada seorang pun guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

153. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.
5 A. Sebanyak 76% – 100% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah.
5 B. Sebanyak 51% – 75% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah.
5 C. Sebanyak 26% – 50% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah.
5 D. Sebanyak 1% – 25% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah.
5 E. Tidak ada seorang pun guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa.

154. Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.
5 A. Sebanyak 76% – 100% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
5 B. Sebanyak 51% – 75% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
5 C. Sebanyak 26% – 50% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
5 D. Sebanyak 1% – 25% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
5 E. Tidak seorang pun guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.

155. Sekolah/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru.
5 A. Sebanyak 76% – 100% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
5 B. Sebanyak 50% – 75% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
5 C. Sebanyak 26% – 50% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
5 D. Sebanyak 1% – 25% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
5 E. Tidak ada satu pun mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.

156. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.
5 A. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah dan akhir semester.
5 B. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan akhir semester saja.
5 C. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester saja.
5 D. Tidak tentu.
5 E. Tidak pernah.

157. Sekolah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran (beban Sistem Kredit Semester/SKS) melalui rapat.
5 A. Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat dewan guru.
5 B. Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat dengan perwakilan guru-guru mata pelajaran.
5 C. Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat dengan wali kelas saja.
5 D. Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat pimpinan sekolah.
5 E. Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

158. Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, iptek, estetika, serta jasmani, olahraga, dan kesehatan.
5 A. Menentukan nilai akhir melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru.
5 B. Menentukan nilai akhir melalui rapat dewan guru tanpa mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru.
5 C. Menentukan nilai akhir tanpa melalui rapat dewan guru tetapi mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru.
5 D. Menentukan nilai akhir bersama wali kelas saja.
5 E. Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

159. Sekolah/Madrasah menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan siswa sesuai dengan kriteria yang berlaku.
5 A. Lebih tinggi dari 1,1 atau lebih di atas kriteria yang berlaku.
5 B. Lebih tinggi dari 0,6 sampai 1,0 di atas kriteria yang berlaku.
5 C. Lebih tinggi dari 0,1 sampai 0,5 di atas kriteria yang berlaku.
5 D. Sama dengan kriteria yang berlaku.
5 E. Tidak menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah.

160. Sekolah/Madrasah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan hasil belajar siswa.
5 A. Diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/madrasah dilanjutkan penjelasan wali kelas dengan masing-masing orang tua/wali siswa dan siswa yang bersangkutan.
5 B. Diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/madrasah dilanjutkan penjelasan wali kelas dengan masing-masing orang tua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan.
5 C. Diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/madrasah tetapi langsung dari wali kelas ke masing-masing orang tua/wali siswa dengan siswa yang bersangkutan.
5 D. Tanpa diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/ madrasah tetapi langsung dari wali kelas ke masing-masing orang tua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan.
5 E. Tidak melaporkan hasil penilaian langsung kepada siswa.

161. Sekolah/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kanwil Depag.
5 A. Kurang dari 1 (satu) bulan setelah akhir semester.
5 B. Antara 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan setelah akhir semester.
5 C. Antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.
5 D. Antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan setelah akhir semester.
5 E. Lebih dari 1 (satu) semester.

162. Sekolah/Madrasah menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan.
5 A. Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat dewan guru.
5 B. Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat dengan perwakilan guru-guru mata pelajaran.
5 C. Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat dengan wali kelas saja.
5 D. Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat pimpinan sekolah.
5 E. Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

163. Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN).
5 A. Kurang dari 1 (satu) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
5 B. Antara 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
5 C. Antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
5 D. Antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
5 E. Lebih dari 4 (empat) minggu setelah pengumuman hasil ujian.

164. Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus.
5 A. Kurang dari 1 (satu) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag.
5 B. Antara 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag.
5 C. Antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag.
5 D. Antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag.
5 E. Lebih dari 4 (empat) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag.

165. Sekolah/Madrasah menggunakan hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/ Paket B sebagai salah satu penentu penerimaan siswa baru.
5 A. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B secara transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru.
5 B. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B dan seleksi masuk secara transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru.
5 C. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B dan seleksi masuk secara tidak transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru.
5 D. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B secara tidak transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru.
5 E. Tidak menggunakan UN SMP/MTs/Paket B sebagai penentu penerimaan siswa baru.

1. Instrumen Akreditasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi, oleh karena itu sebelum memilih jawaban pada butir-butir instrumen Saudara harus mempelajari/memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi.
2. Instrumen Akreditasi ini terdiri dari:
a. Pernyataan kepala sekolah/madrasah.
b. Data identitas sekolah/madrasah.
c. Butir instrumen, meliputi 8 (delapan) komponen sesuai dengan standar nasional pendidikan:
1) Komponen standar isi, nomor 1 s.d 15.
2) Komponen standar proses, nomor 16 s.d 25.
3) Komponen standar kompetensi lulusan, nomor 26 s.d 50.
4) Komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan, nomor 51 s.d 70.
5) Komponen standar sarana dan prasarana, nomor 71 s.d 100.
6) Komponen standar pengelolaan, nomor 101 s.d 120.
7) Komponen standar pembiayaan, nomor 121 s.d 145.
8) Komponen standar penilaian, nomor 146 s.d 165.
3. Semua butir pada Instrumen Akreditasi merupakan pernyataan tertutup yang terdiri dari 5 (lima) opsi jawaban yaitu “A”, “B”, “C”, “D”, dan “E” yang harus dipilih sesuai dengan bukti seperti dipersyaratkan dalam Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi.
4. Berilah tanda ceklis () pada kotak jawaban yang telah disediakan.
5. Jawablah semua butir secara obyektif dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada di sekolah/madrasah Saudara.

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : W A S ‘ U N , S.Pd
Nama sekolah/madrasah : SMA PUTRA HARAPAN
Alamat sekolah/madrasah: JALAN GURAME RAYA NO. 1 BEKASI SELATAN
TELP. ( 021 ) 8868815
e-mail : smaph.bekasi@gmail.com
web : http://putraharapan.co.cc/

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Data yang diberikan dalam dokumen ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
2. Saya bertanggung jawab atas jawaban dan pernyataan yang diberikan dalam dokumen ini.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal 01 Agustus, 2009
Di Bekasi
Kepala sekolah/madrasah,

( W A S ‘ U N, S.Pd )

Catatan:
1. Tanda tangan harus mengenai materai.
2. Bubuhkan stempel sekolah/madrasah Saudara.

1. Nama Sekolah/Madrasah : SMA PUTRA HARAPAN

2. Nomor Statistik Sekolah/Madrasah
(NSS/M) : ________________________________

3. Alamat Sekolah/Madrasah : JALAN GURAME RAYA NO. 1
PERUMNAS 1 KAYU RINGIN JAYA
Kecamatan : BEKASI SELATAN

Kab/Kota (coret salah satu) : BEKASI

Provinsi : JAWA BARAT
Kode Pos :

Telepon dan Faksimil : ( 021 ) 8868815

E-mail : smaph.bekasi@gmail.com

5. Status Sekolah/Madrasah :  Negeri  Swasta

6. Nama Yayasan : AL-FITROH

7. No Akte Pendirian Terakhir : ________________________________

8. Tahun Berdiri Sekolah/Madrasah : ________________________________

9. Status Akreditasi/Tahun : _______________ /__________

10. Visi Sekolah/Madrasah :

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

11. Misi Sekolah/Madrasah :

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s